KOTA TANGERANG — Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam, menyoroti sejumlah persoalan utama yang memengaruhi arah pembangunan Kota Tangerang, mulai dari transportasi, pengelolaan sampah, hingga keterbatasan anggaran daerah.
Menurutnya, persoalan transportasi masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi secara serius.
Keberadaan Bandara Soekarno-Hatta dinilai Rusdi belum memberi dampak optimal terhadap pertumbuhan kota karena belum terintegrasi dalam konsep pembangunan yang matang.
“Bandara ada di wilayah kita, tapi dampaknya terhadap pertumbuhan kota belum terkonsep dengan jelas. Harus ada rumusan integrasi yang konkret,” ujarnya saat kegiatan penyelenggaraan Musrenbanh RKPD tahun 2027 diruang Al Amanah selasa (7/4/2026).
Ia menilai perencanaan pembangunan perlu melihat keterkaitan wilayah yang lebih luas, termasuk Tangerang Raya dan Jabodetabek, agar potensi yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Di sisi lain, Rusdi juga menyinggung perubahan kondisi lingkungan yang semakin terasa. Ia mengingat bagaimana ruang terbuka dan kualitas lingkungan di masa lalu jauh lebih baik dibandingkan saat ini.
“Hari ini anak-anak tumbuh di lingkungan yang berbeda. Ruang bermain berkurang, kualitas air menurun. Ini perlu menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pembangunan,” katanya.
Terkait pengelolaan sampah, Rusdi mendorong adanya sistem yang dimulai dari sumber, dengan melibatkan masyarakat hingga tingkat lingkungan.
Ia juga membuka peluang pemanfaatan teknologi untuk mendukung sistem tersebut.
“Pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah. Pemilahan dari sumber perlu diperkuat, termasuk dengan dukungan aplikasi agar lebih efektif,” ujarnya.
Dari sisi anggaran, Rusdi mengungkapkan bahwa sebagian besar APBD Kota Tangerang terserap untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan belanja pegawai. Kondisi ini membuat ruang fiskal untuk program strategis menjadi terbatas.
“Lebih dari 60 persen anggaran terserap untuk kebutuhan dasar. Dampaknya, ruang untuk mendorong program ekonomi dan infrastruktur menjadi terbatas,” jelasnya.
Ia menilai perlu ada keseimbangan antara pemenuhan pelayanan dasar dan penguatan ekonomi masyarakat, agar daya beli meningkat dan masyarakat memiliki kemampuan lebih dalam memenuhi kebutuhannya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi global turut memengaruhi pendapatan daerah, sehingga penyusunan target dan program harus disesuaikan dengan kondisi yang ada.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Rusdi mendorong organisasi perangkat daerah lebih aktif mengakses program dari pemerintah pusat.
“Kita perlu membuka peluang dari program pusat. Tidak semua bisa ditopang oleh APBD,” tegasnya.
Rusdi berharap, perencanaan pembangunan ke depan mampu memberikan arah yang jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kota dan kualitas lingkungan.[red]
